Dua minggu lalu, saya menjabarkan perihal kemajuan teknologi di artikel The Permissionless Era. Artikel tersebut ditutup dengan pertanyaan tentang The Sovereign Individual. Mari kita flashback sejenak untuk memulai pembahasan ini
The Sovereign Individual
The Sovereign Individual adalah istilah yang dicetuskan oleh James Dale Davidson and William Rees-Mogg sebagai judul sebuah buku. Buku ini diterbitkan di tahun 1997, di awal tumbuhnya Internet. Sovereign artinya berkuasa, memiliki otoritas, otonomi & kemerdekaan. Maka Sovereign Individual adalah individu-individu yang memiliki kuasa penuh.
Wah, analoginya terdengar canggih sekali ya. Tapi sulit untuk dibayangkan & dipahami. Untuk itu kita mulai urai beberapa hal yang digaris bawahi oleh buku ini.
Negara, Otoritas & Kekerasan
Jika kita kembali ke awal peradaban manusia dibangun, maka Davidson & Reese-Mogg membaginya menjadi beberapa bentuk masyarakat (societies):
Hunting-and-gathering societies
Agricultural societies
Industrial societies
Information societies
Penulis membedakan masyarakat ke dalam 4 macam ini untuk kemudian dipahami karakteristiknya. Hunting-and-gathering societies berbentuk kelompok-kelompok kecil, karena akan sulit menentukan strategi berburu & mencukupi kebutuhan pangan untuk semua orang dalam kelompok. Ketika ber-revolusi menjadi agricultural societies, maka jumlah anggota masyarakat dapat berkembang lebih banyak. Untuk mendapatkan lahan yang tepat, ekspedisi-ekspedisi dimulai, merkantilisme1 dijalankan, penjajahan & kekerasan dilakukan. Memasuki Industrial Societies maka mesin & teknologi diperkenalkan, pajak-hak pekerja menjadi sorotan, hukum & penegaknya dibentuk dan negara menjadi kekuatan-otoritas yang tertinggi di dalam yurisdiksinya.
Mengapa memahami karakteristik tiap kelompok masyarakat menurut era & bentuk otoritas yang berlaku itu penting?
Karena dengan memahami perubahan apa yang sedang terjadi, kita dapat memperkirakan apa yang akan tumbuh di kemudian hari, yaitu Information Societies. Dengan laju perkembangan teknologi yang telah kita bahas di The Permissionless Era, maka kita tahu akan ada ‘gesekan’ yang terjadi dalam proses peralihan ini:
Teknologi dapat menerjang batas-batas geografis, sehingga proses jual beli, transaksi, kesepakatan dapat terjadi dari ujung ke ujung sudut dunia.
Hal ini kemudian mempersulit & memperkecil otoritas negara dalam menarik pajak, menerapkan hukum serta menerapkan yurisdiksi tertentu kepada orang per orang.
Di awal revolusi Informasi, maka besar kemungkinan negara akan menggunakan ‘kekerasan’ dalam usaha mempertahankan kuasanya. Dapat diperkirakan bentuk policing yang berlebihan, memagari akses informasi, bentuk otoriter di banyak lini akan ditunjukkan oleh negara.
Terdengar seram? Ya, saya pun merasa seperti itu. Tapi suatu hal tentu punya banyak sisi untuk ditinjau. Hal ini salah satu berita baiknya.
Karena akses yang dibuka oleh Internet & teknologi, individu-individu pun mendapatkan kesempatan untuk memaksimalkan potensi yang selama ini harus melalu permission terlebih dahulu. Jika kesempatan untuk dapat naik dalam strata sosial (upward mobility) sebelumnya besar dipengaruhi oleh institusi pendidikan formal saja (yang juga sulit untuk diakses semua kalangan), maka Information Revolution menjadikan hal ini bukan mimpi yang terlampau jauh. Kesetaraan akses ini pula yang menjadi ciri-ciri dari Information Societies.
Jika akses untuk upward mobility dimungkinkan, maka konsekuensi di bidang finansial pun bisa diperkirakan terjadi. Kepemilikan kapital tidak terkonsentrasi di pusat-pusat pembangunan/negara-negara maju saja, dapat membuat individu-individu ini decentralized. Dari sana akan muncul kekuatan-kekuatan ‘kecil’ yang memiliki tingkat otonomi & kemerdekaan di level individu. Pertanyaan selanjutnya yang muncul adalah:
Apa ini sekadar ramalan belaka atau memang sudah ada bukti atau contoh nyata?
Kalau ada, bagaimana cara untuk menjadi The Sovereign Individual?
Sampai jumpa di artikel terakhir, 2 minggu lagi!
Merkantilisme adalah praktik dan teori ekonomi, yang dominan di Eropa abad 16 ke abad ke-18, yang diwujudkan lewat peraturan ekonomi pemerintahan suatu negara untuk tujuan menambah kekuasaan negara dengan mengorbankan kekuatan nasional saingannya.